EQUATOR, Sanggau. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau melalui Kepala Seksi Khusus (Kasi Pidsus) Agus Supriyanto mengingatkan kepada para petani dan KUD penerima program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk mematuhi aturan sebagai penerima bantuan.
“Mengingat inikan dana yang bersumber dari APBN, jadi kami sekedar mengingatkan kepada para penerima program PSR ini untuk betul-betul memahami dan mentaati aturan sebagai penerima bantuan,” kata Agus Supriyanto saat menyampaikan materi dalam acara sosialisasi dan verifikasi peremajaan kelapa sawit rakyat yang digelar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sanggau, Kamis (20/10/2022).
Menurut Agus, sapaan akrabnya, ada dua syarat replanting sawit yang paling utama. Pertama, pekebun sawit sudah membentuk kelompok atau telah resmi bergabung dengan organisasi pertanian.
“Pekebun sawit bisa membentuk kelompok sendiri atau bergabung dengan koperasi yang ada. Dalam organisasi tersebut, jumlah anggota paling sedikit 20 pekebun dan punya lahan paling sedikit seluas 50 hektar per-grup. Lahan pekebun sawit yang paling jauh dengan jarak 10 kilometer harus dilengkapi dengan peta koordinat. Dan organisasi ini juga harus terdaftar,” ujar Agus.
Kemudian yang kedua, lanjutnya, pekebun yang sudah resmi mempunyai berbagai sertifikat ini, diantaranyan Surat Hak Milik (SHM), atau Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik atau leter C, Akta Jual Beli (AJB) atau hak adat/hak tanah lain yang dianggap setara keberadaannya.
“Syarat-syarat replanting ini harus dipahami oleh penerima bantuan PSR, kami di Kejaksaan siap membantu apabila ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan,” pungkasnya. (KiA)
Beri dan Tulis Komentar Anda