EQUATOR, Ketapang – Pasca viralnya pemberitaan terkait kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi di Ketapang, hingga kini belum ada satupun pejabat terkait yang bersuara memberikan penjelasan.
Bahkan, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus jalan-jalan provinsi terkesan abai dan tidak perduli keluhan masyarakat.
Hal itu tampak ketika sejumlah awak media Ketapang yang menghubungi Kadis PUPR Kalbar, namun sama sekali tidak mendapat respon dan jawaban.
Sejumlah awak media melakukan upaya konfirmasi guna mempertanyakan terkait langkah dan upaya apa yang dilakukan Pemprov Kalbar, melalui PUPR Kalbar perihal keluhan soal kerusakan jalan-jalan Provinsi di Kabupaten Ketapang.
Alih-alih melakukan tanggung jawab untuk menyampaikan upaya apa yang sedang atau akan dilakukan Pemprov Kalbar, Kadis PUPR Kalbar malah sama sekali tidak memberikan respon apapun terhadap sejumlah awak media.
Agus (36 tahun), salah satu warga Kabupaten Ketapang menyayangkan sikap apatis yang diperlihatkan Kadis PUPR Kalbar. Menurutnya sebagi abdi negara yang menerima gaji bersumber dari rakyat sikap tidak perduli tidak boleh dilakukan.
“Harusnya kadis PUPR menjadi perpanjangan Gubernur untuk menjawab keluhan rakyat, bukan malah menampilkan kesan apatis dan tidak peduli terhadap rakyat,” cetusnya.
Dia berharap, Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar mempertimbangkan jabatan strategis diisi oleh pejabat yang tidak mau melayani masyarakat.
Agus menilai, jika dibiarkan seperti itu, maka nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur selaku pimpinan daerah akan tercoreng.
“Harus ditegur, kalau dibiarkan artinya sama saja. Baik gubernur, wagub hingga kadis PUPR sama-sama tidak peduli dengan rakyat,” ujarnya.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Ketapang–Kayong Utara, Kasdi menyatakan, DPRD provinsi tidak akan tinggal diam.
Kasdi menilai responsivitas dan keterbukaan dinas PU merupakan kewajiban. Terlebih saat persoalan jalan rusak telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Nanti dalam rapat kerja dan rapat koordinasi, kami akan mengingatkan agar DINAS PU provinsi lebih responsif terhadap setiap keluhan masyarakat dan memberikan penjelasan secara terbuka,” katanya. (Lim)