EQUATOR, KAPUAS HULU – Hingga akhir bulan Februari 2024, belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Putussibau tumbuh positif. Hal ini terungkap saat Kepala KPPN Putussibau memberikan pernyataan resmi terkait realisasi belanja di KPPN Putussibau pada, Selasa (25/3/2024).
Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau menyampaikan realisasi penyaluran belanja APBN akhir Februari 2024 telah mencapai Rp288,56 miliar atau 14,42 persen dari pagu Rp2.001,73 miliar. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang baru mencapai 11,51 persen. Realisasi belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp58,35 miliar atau 16,96 persen dari pagu Rp343,99 miliar dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp230,2 miliar atau 13,89 persen dari pagu Rp1.657,74 miliar.
“Secara keseluruhan hingga akhir Februari 2024 realisasi belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu naik 2,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Hal ini menunjukkan akselerasi pelaksanaan APBN yang bagus di awal tahun ini diharapkan dapat lebih mendukung layanan pemerintahan maupun mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu”, kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau.
Sri menyampaikan, perkembangan ekonomi diantaranya realisasi ekspor melalui PLBN Nanga Badau pada bulan Februari 2024 yang tercatat melalui KPPBC Nanga Badau menghasilkan pemasukan devisa senilai Rp503,68 juta yang berasal dari komoditas perikanan Rp500,88 juta dan pertanian Rp2,8 juta. Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2024 terdapat kenaikan sebesar 4,52 persen.
“Kenaikan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Kapuas Hulu dan memperluas pangsa pasar pembiayaan untuk pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan, ” ujarnya.
Lebih lanjut Sri merincikan bahwa posisi sampai dengan akhir Februari tahun 2024 capaian realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah Belanja Barang yaitu sebesar 34,24 persen, kemudian Belanja Pegawai sebesar 13,16 persen sedangkan Belanja Modal baru terserap 0,21 persen. Realisasi belanja barang telah melampaui target triwulan I sebesar 15 persen, yang didorong oleh tingginya realisasi Satker KPU dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
Sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS).
Sri Winarno juga mengingatkan kepada 9 satker mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS sejak awal tahun ini dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala.
“Dari hasil monev sampai akhir Februari 2024 masih terlihat implementasi transaksi non tunai oleh satker pengelola APBN masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 3 satker yang total transaksinya sebesar Rp49,46 juta, penggunaan CMS oleh Bendahara baru di 20 satker atau 69 persen, ” jelasnya.
Lanjut Sri, progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Februari 2024 dari data BKAD terlihat realisasi pendapatan Rp223,87 miliar atau mencapai 12,49 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,48 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp73,99 miliar atau 4,12 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 3,88 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 14,42 persen, realisasi belanja daerah APBD masih jauh lebih rendah.
Sementara realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja Operasi sebesar Rp73,99 miliar atau 6,35 persen terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 9,04 persen, kemudian belanja barang dan jasa 4,17 persen, untuk belanja hibah dan bansos belum ada realisasi.
“Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.792,93 miliar, terlihat Rasio PAD 2024 sebesar 4,55 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2023 sebesar 4,25 persen. Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi daerah, ” ungkapnya.
Secara rinci Sri menjelaskan, realisasi PAD sampai Februari 2024 mencapai Rp21,34 miliar atau 26,16 dari target Rp84,63 miliar, didominasi oleh penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp16,88 miliar atau 105,5 persen dari target, disusul pajak daerah sebesar Rp2,89 miliar atau 10,03 persen dari target, restribusi daerah Rp0,89 miliar atau 16,15 persen dari target dan Lain-lain PAD sebesar Rp0,67 miliar atau 2,14 persen dari target.
Realisasi pajak daerah terendah adalah Pajak sarang burung walet masih nihil, kemudian BPHTB baru 1,49 persen dan PBB P2 sebesar 2,56 persen. Tentunya diperlukan upaya dan analisis atau kajian lagi agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pajak daerah tersebut agar dapat dikejar realisasi targetnya.
Disisi lain terdapat realisasi pajak daerah yang sudah mencapai lebih dari 20 antara lain pajak parkir 36,23 persen, pajak restoran 22,52, dan pajak hiburan 21,84 persen. Tingginya capaian realisasi pajak daerah tersebut setidaknya menunjukkan geliat perekonomian di Kabupaten Kapus Hulu sudah semakin meningkat pada awal tahun 2024.
“Penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau pada bulan Februari 2024 meliputi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus non fisik dan dana desa yang totalnya telah mencapai mencapai Rp230,2 miliar atau 13,89 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.657,74 miliar.
“Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp185,81 miliar atau 18,66 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,31 miliar dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH SDA, DAK Non Fisik sebesar Rp28,11 miliar dari pagu Rp170,08 miliar berupa dana BOS dan BOP, sedangkan Dana Desa sebesar Rp5,96 miliar atau 2,42 persen dari pagu Rp246,13 miliar, ” pungkasnya. (fik)
Beri dan Tulis Komentar Anda