EQUATOR, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pontianak. Hal itu guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Pontianak.
Permintaan dukungan itu disampaikan Edi Kamtono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025 – 2029, di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (14/04/2025).
“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi.
Ia menyoroti beberapa program prioritas, seperti pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) serta transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Persoalan ketersediaan air baku juga menjadi perhatian. Selama ini, Pontianak mengandalkan Sungai Kapuas yang rawan intrusi air laut saat kemarau. Untuk itu, Edi berharap Pemprov Kalbar dapat memfasilitasi penyediaan air baku bagi PDAM di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak. Wali Kota juga meminta dukungan lanjutan untuk pengembangan Waterfront City di tepian Sungai Kapuas.
“Proyek ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan investasi,” jelasnya.
Pengendalian banjir juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengusulkan pembangunan turap saluran primer 2025 – 2030 dan pengembangan sistem drainase melalui dukungan APBD Provinsi serta APBN. Termasuk drainase paralel di Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama, yang dinilai vital untuk mobilitas warga.
Usulan lain mencakup pembangunan sarana olahraga dan fasilitas pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat dan SLB Negeri—karena saat ini Pontianak belum memiliki SLB Negeri. Selain itu, Edi mendorong pembangunan jalan strategis seperti inner ring road dari Sungai Raya Dalam – Purnama II – Kota Baru dan Pal, serta jalan bebas hambatan Pontianak – Singkawang.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan Tugu Khatulistiwa serta wisata berbasis budaya dan religi. Menurutnya, potensi wisata Pontianak dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian jika didukung infrastruktur memadai.
“Musrenbang ini kami harapkan menjadi ruang diskusi konstruktif untuk menyepakati arah pembangunan Pontianak ke depan. Sinergi dan kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutur Edi.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyambut baik usulan Pemkot Pontianak. Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi merupakan wajah Kalbar.
“Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberi bantuan (untuk Pontianak), asalkan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” imbuh Norsan.
Ia juga mencontohkan kesiapan pemprov untuk membantu penyediaan air minum, seperti distribusi pipa sambungan ke rumah warga, selama hal tersebut berdampak positif terhadap IPM.
“Kami siap bekerja sama. Kalau bisa, Pontianak meniru Singapura—wilayahnya kecil, tapi ruang terbuka hijau dan hutannya tetap terjaga,” pungkasnya. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda