EQUATOR, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan dua fokus utama terkait arah pembangunan Kota Pontianak tahun 2027.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027, di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/01/2026).
Fokus tersebut di antaranya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif, dan peningkatan pelayanan publik.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka saja, tetapi juga kualitas yang berdampak pada pembukaan peluang kerja, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Pemkot juga mengevaluasi program-program pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 dan 2026, sekaligus menentukan program yang akan dilanjutkan maupun disempurnakan pada 2027.
“Kita mengevaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program yang akan dilanjutkan, terutama peningkatan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, Edi menyebutkan, bahwa sektor air bersih dan pengelolaan air limbah juga menjadi perhatian serius. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan terus berlanjut pada 2027, seiring dengan penanganan persampahan yang terintegrasi. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Mulai dari PAUD yang sejak 2026 telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan, hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
“Kami juga fokus menunjang Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih perlunya SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” jelasnya.
Sektor kesehatan turut menjadi prioritas. Pemkot Pontianak akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota, baik yang berada di wilayah barat maupun utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
“Puskesmas juga akan kita tingkatkan. Ada yang direhab, ada yang dibangun baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitasnya,” kata Edi.
Di bidang sosial, Edi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilanjutkan, seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas mengingat kondisi geografis Kota Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.
Ia mengakui, bahwa penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga anggaran, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan melalui forum konsultasi publik ini kita mendapatkan rumusan strategi pembangunan yang tepat. Setidaknya RKPD 2027 dapat terus meningkatkan pelayanan publik, daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.
Untuk mencapai hal tersebut, Pontianak memiliki modal cukup solid. Hal itu tergambar dari indikator kinerja makro. Antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, yang melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 maupun IPM nasional sebesar 75,90.
“Capaian ini terbentuk dari meningkatnya usia harapan hidup yang mencapai 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp 16,7 juta per tahun,” jelasnya.
Selain IPM, angka kemiskinan Kota Pontianak pada 2025 juga berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 8,47 persen. Sementara inflasi tercatat 1,5 persen, berada di bawah angka provinsi dan nasional, sehingga turut menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun demikian, Edi mengakui masih terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 7,91 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.
“Forum ini menjadi sangat strategis karena menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan pembangunan Kota Pontianak ke depan,” tuturnya. (M@nk)