EQUATOR, Kapuas Hulu. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu menggelar pertemuan dengan 23 bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas se Kapuas Hulu. Pertemuan yang dilakukan di aula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (10/01/2023) tersebut dipimpin langsung Kepala Dinasnya yakni H. Sudarso.
Nanang Padli Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut selain mengevaluasi serapan dana kapitasi JKN tahun 2022, pertemuan tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan JKN 2023.
“Secara umum serapan dana JKN 2022 sudah baik. Dimana realisasi dana kapitasi JKN tahun 2022 sebesar 99 persen. Serapan paling baik yaitu Puskesmas Hulu Gurung dimana saldo tersisa sebesar 325 rupiah,” katanya.
Nanang mengatakan, tetapi jika dirinci secara detail, masih terdapat beberapa Puskesmas yang serapan dana JKN nya belum maksimal yaitu Puskesmas Putussibau Selatan masih terdapat saldo sebesar Rp21 juta. Sehingga menjadi Silpa tahun ini.
“Dana JKN ini digunakan untuk belanja obat-obatan dan belanja operasional di Puskesmas, ” ucapnya.
Nanang mengungkapkan, untuk tahun 2023 ini Dinas Kapuas Hulu tidak mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMBP) dari dana alokasi khusus Kemenkes.
“Kami mengupayakan pengadaannya melalui dana alokasi umum APBD Kapuas Hulu, ” ucap Nanang.
Untuk itu Nanang berharap kepada 23 Puskesmas agar dengan maksimal memanfaatkan dana JKN untuk pengadaan obat sebagai langkah backup atau menunjang dana pengadaan obat dan BMHP dari Dana Alokasi Umum yang ada di farmasi Dinkes Kapuas Hulu.
“Karena selama ini kendala yang dihadapi 2022 membuat masih ada dana JKN yang belum terserap antara lain Puskesmas belum maksimal melakukan perencanaan sehingga masih terdapat saldo atau Silpa di akhir tahun, ” ungkapnya.
Selain itu kata Nanang, kendala lain yakni laporan bulanan oleh petugas JKN Puskesmas sering telambat sehingga berdampak kepada proses input pelaporan
“Adanya pergantian bendahara JKN karena mutasi dan rangkap tugas dengan program lain, ” tutur Nanang.
Untuk itu Nanang meminta agar bendahara JKN 2023 melakukan persiapan audit BPK yang direncanakan akan dimulai awal Februari 2023 nanti.
“Pendapatan dana kapitasi JKN 2022 sebesar Rp7.654. 997.841milyar. Belanja atau realisasi Rp7.623.421.902. Sementara saldo atau Silpa sebesar Rp89.988.135 juta, ” pungkasnya. (*)