EQUATOR, Ketapang – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dapil Ketapang-Kayong Utara, Kasdi memberikan respon terkait kritik atas kondisi ruas jalan Provinsi di Ketapang yang banyak rusak parah.
Kasdi mengatakan, ruas jalan provinsi di Ketapang dan KKU merupakan ruas paling panjang yang menjadi tanggungjawab provinsi, dari semua kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.
Menurutnya, persoalan anggaran juga menjadi salah satu faktor. Ditambah lagi masalah sekarang, mulai tahun 2025 transfer daerah dikurangi banyak oleh Pemerintah Pusat.
“Ini menjadi ruang fiskal daerah sangat terganggu untuk mengatasi permasalah yang ada. Termasuk masalah jalan – jalan yang rusak parah,” kata Kasdi, Selasa (13/01/2026).
Kendati demikian, pihaknya tetap menjalankan peran anggota DPRD sesuai dengan fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
Dia memastikan, sebagai anggota DPRD provinsi, bersama anggota lain juga berjuang. Supaya masalah kerusakan jalan cepat teratasi dengan penangan darurat yang melibatkan perusahaan dan Pemda.
“Masalah kritikan masyarakat, itu sangat baik sebagai kontrol terhadap penyelenggara pemerintah, termasuk kami DPRD provinsi. Kita semua menginginkan jalan lebih baik. Terima kasih untuk semua yang telah peduli dengan cara dan bentuk masing-masing,” lanjutnya.
Legislator PDIP ini menjelaskan, bahwa tahun 2025 kemarin, Kabupaten Ketapang baru pertama kali mendapat anggaran terbesar khusus penanganan peningkatan jalan Provinsi. Nilainya Rp 100 miliar lebih.
Kemudian, tahun 2026 ini juga dianggaran lagi beberapa ruas jalan ditingkatkan untuk pengaspalan. Ia menyakini secara bertahap keadaan akan lebih baik di tahun kedepannya.
“Adapun mengenai jalan-jalan yang rusak berat, Pemda juga punya dana pemeliharaannya. Namun memang karena curah hujan tinggi di tahun 2025, bahkan sampai awal 2026 memperparah kerusakan jalan tanah fungsional tersebut,” tambahnya. (Lim)
Beri dan Tulis Komentar Anda