EQUATOR, KAPUAS HULU – Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno menyampaikan bahwa sampai dengan akhir bulan November 2023, total realisasi Belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai 1,65 Triliun atau Rp1.657,37 miliar atau 92,15 persen dari pagu Rp1.798,58 miliar, yang terdiri belanja pemerintah pusat Rp236,74 miliar atau 84,23 persen dari pagu Rp281,08 miliar dan realisasitransfer ke daerah mencapai Rp1.420,62 miliar atau 93,62 persen dari pagu Rp1.517,49 miliar.
“Progres hingga belanja hingga 22 Desember 2023 mencapai Rp1.749,65 miliar atau 96,22 persen sehingga memasuki bulan Desember 2023 KPPN Putussibau telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp92,29 miliar yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer Ke Daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya penggelontoran dana APBN di Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai yang sangat signifikan di akhir tahun ini”, kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau baru-baru ini.
Winarno menjelaskan bahwa posisi hingga d November 2023, capaian realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 89,05 persen, kemudian belanja barang sebesar 82,13 persen dan belanja modal hingga dengan November baru diserap 70,83 persen.
Winarno menyampaikan, terdapat 6 Satker yang realisasi Belanja Pegawai-nya sudah diatas 90 persen dan sisanya masih di bawah angka tersebut. Progres belanja barang, jumlah Satker yang telah melampau target realisasi 90 persen sebanyak 14 Satker dari 29 satlker, sedangkan dari sisi belanja modal, saat ini terdapat 11 satker yang realisasi belanja modal-nya diatas 90 persen dan sisanya sebanyak 6 satker masih dibawah target.
“Sementara terhadap tindaklanjut temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS), saya mengingatkan kepada Satker mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala, khususnya bagi 9 Satker yang dalam monitoring belum terdapat implementasi CMS untuk segera mengimplementasikan di tahun 2024 nanti, ” ujarnya.
Lanjut Winarno, dari hasil monev sampai dengan akhir November 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai oleh satker-satker masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP hingga Oktober baru 4 Satker total transaksinya sebesar Rp195,32 juta dan penggunaan CMS oleh bendahara Satker sudah digunakan oleh 20 Satker atau 68.96 persen dari seluruh Satker.
Kemudian kknerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD hingga November 2023 dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 86,09 persen naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 83,58 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.298,23 miliar atau 73,93 persen, angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 75,55 persen.
“Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 92,15 persen, realisasi belanja daerah APBD terlihat jauh lebih rendah, sehingga masih diperlukan akselerasi pada beberapa hari ini sebelum tutup tahun anggaran 2023,” ungkap Winarno.
Selanjutnya kata Winarno, komponen belanja operasi terealisir 73,44 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 85,58 persen, disusul belanja barang dan jasa 66,98 persen, belanja hibah sebesar 44,23 persen dan belanja Bansos baru terdapat realisasi 41,44 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,11 miliar.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.740,3 miliar, terlihat Rasio PAD 2023 sebesar 4,86 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2022 sebesar 4,28 persen. Besaran Rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi daerah.
“Secara rinci realisasi PAD per 30 November 2023 yang telah mencapai Rp57,47 miliar atau 67,91 persen dari target Rp84,63 miliar, didominasi oleh lain-lain PAD sebesar Rp19,24 miliar atau 63,89 persen dari target Rp30,12 miliar. Selanjutnya penerimaan hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp17,38 miliar atau 100,08 persen dan Pajak Daerah Rp15,61 miliar atau 50,45 persen dari target, dan terakhir penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp5,22 miliar atau 84,53 persen dari target, ” jelas Winarno.
Kemudian untuk penyaluran dana transfer Ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau hingga akhir November 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.420,62 miliar atau 93,62 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.517,49 miliar.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp888,93 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari hingga November 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp73,99 miliar dari pagu Rp90,46 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Fisik sebesar Rp68,19 miliar dari pagu Rp88,3 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp142,15 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp247,34 miliar dari pagu Rp249,31 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu.
“Realisasi penyaluran Dana Desa hingga November 2023 telah mencapai 100 persen dari target terdapat di 16 kecamatan, sedangkan persentase terendah di Kecamatan Silat Hilir yaitu baru mencapai 91,25 persen. Selain itu, nilai realisasi Dana Desa tertinggi terdapat di Kecamatan Selimbau sebesar Rp16,65 miliar, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Puring Kencana sebesar Rp5,31 miliar, ” ungkap Winarno.
Sambung Winarno, untuk update progres TKD per 22 Desember ini telah mencapai sebesar Rp1.492,77 atau 97,07 persen. Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sudah seluruhnya tersalurkan.
“DAK Non Fisik dana Tunjangan Khusus Guru, DBH Sawit juga sudah terbit SP2D-nya. TKD yang masih menunggu rekomendasi penyaluran adalah DAU Penggajian PPPK dan penyaluran kurang bayar DBH, ” pungkasnya. (fik)
Beri dan Tulis Komentar Anda