EQUATOR, Ketapang – Persoalan pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Ketapang. Data Dinas Pendidikan mencatat, sebanyak 17.577 anak di Ketapang masih tidak bersekolah. Angka tersebut dinilai sangat tinggi dan menjadi perhatian utama DPRD saat rapat pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Ketapang, Senin (25/08/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna menegaskan, penanganan anak tidak sekolah menjadi prioritas utama selain pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah.
“Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Ketapang masih mencapai 17.577 jiwa. Ini angka yang sangat besar dan harus segera ditangani melalui program pendidikan formal maupun non formal,” kata Ucup.
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh juga menekankan agar pemerintah daerah segera bergerak cepat. Menurutnya, hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh diabaikan.
“APBD jangan hanya jadi dokumen formal. Kalau ada 17 ribu lebih anak kita yang tidak sekolah, maka anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi hal ini. Program yang sudah disahkan harus dijalankan tanpa menunggu akhir tahun,” kata Sholeh.
Sorotan juga datang dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Mereka menilai persoalan pendidikan di pedalaman ikut memperburuk angka anak tidak sekolah. Hambatan yang ditemui mulai dari ketersediaan rumah guru, meubelair, seragam, perpustakaan, hingga distribusi guru PPPK.
DPRD sepakat, bahwa penanganan anak tidak sekolah harus menjadi fokus utama dalam APBD Perubahan 2025. Upaya yang didorong antara lain pendataan ulang, penyediaan program pendidikan alternatif, serta dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu.
“Kalau pendidikan anak-anak kita terabaikan, maka pembangunan sektor lain tidak akan berarti. Karena itu, 17.577 anak yang tidak sekolah ini harus menjadi fokus utama,” ujar salah satu anggota Banggar. (Mi)