• Company
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Disclaimer
Selasa, Desember 30, 2025
  • Login

       

Equatoronline.id

        

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • Pontianak
    • Sanggau
    • Ketapang
    • Kapuas Hulu
  • Goverment
  • Parliament
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Budaya
  • Pariwisata
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • Pontianak
    • Sanggau
    • Ketapang
    • Kapuas Hulu
  • Goverment
  • Parliament
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Budaya
  • Pariwisata
No Result
View All Result
Equatoronline.id
No Result
View All Result
Home Goverment

Catatan LKPj Bupati Sanggau Tahun 2021, Paoulus Hadi: Pasti Saya Tidaklanjuti

by equator
Senin, 28 Maret 2022 18:52
in Goverment, Sanggau
0
0
SHARES
0
VIEWS
Bupati Sanggau menyerahkan LKPj Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Sanggau, Jumadi. Foto: Ist
Bupati Sanggau menyerahkan LKPj Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Sanggau, Jumadi. Foto: Ist

EQUATOR, Sanggau – Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sanggau Tahun 2021 kembali digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Senin (28/03/2022).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi. Dua Wakil Ketua, Timotius Yance dan Acam juga hadir. Rapat ini menghasilkan beberapa catatan bagi eksekutif (bupati).

“Hari ini kan sudah ada rekomendasi dari DPRD. Ada banyak catatan. Tadi saya juga sudah mendengar laporannya. Dan kemarin juga ada rapat-rapat komisi dan catatan laporan. Pasti saya tindaklanjuti terutama untuk memaksimalkan hasil,” kata Bupati Sanggau, Paolus Hadi usai rapat LKPj, di Lantai III Gedung DPRD Sanggau, Senin (28/3/2022).

PH, sapaan Paolus Hadi menjelaskan, sebenarnya LKPj merupakan pertanggungjawabkan kinerja Bupati bersama DPRD. “Intinya kita ingin target-target capaian itu bisa tercapai. Apalagi nanti LKPj sampai terakhir tahun 2024. Mudah-mudahan kami mampu dan bisa merealisasikannya lebih baik,” ujar PH.

Sementara itu, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi menjelaskan, LKPj adalah amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah wajib membuat laporan kepada DPRD terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Terkait hal ini tentu banyak catatan-catatan yang dibaca dewan tadi. Salah satunya di bidang infrastruktur, pendidikan, perekonomian yang mungkin belum mampu kita laksanakan. Bagaimana kita menyelesaikan, dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ungkap Jumadi.

Legislator dari PDI Perjuangan ini menuturkan, yang paling urgen dari catatan-catatan tersebut ialah terkait infrastruktur, masalah perbatasan, ekonomi, pendidikan. “Semuanya tentu ada dampak dari pandemi Covid-19 kemarin,” sebutnya.

Jumadi mengkau dua tahun belakangan, anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 cukup besar. “Dengan sudah tidak adanya pendemi Covid 19 dan menjadi endemi, tentunya anggaran ini bisa manfaatkan untuk infrastruktur. Sehingga dapat mengurangi keluhan dari masyarakat,” katanya. (KiA)

Next Post
Komisi I DPRD Sanggau menemui Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan di Jakarta, Kamis (24/3/2022). Foto: Ist

Rekrutmen Guru PPPK: DPRD Sanggau Protes ke Kementerian Pendidikan

Beri dan Tulis Komentar Anda

Berita Terbaru

Kaleidoskop 2025, Polres Kubu Raya Tangani 58 Kasus Narkoba dan Catat Kenaikan Laka Lantas

Kaleidoskop 2025, Polres Kubu Raya Tangani 58 Kasus Narkoba dan Catat Kenaikan Laka Lantas

3 jam ago
Wali Kota Pontianak Terbitkan Edaran Larangan Main Kembang Api dan Petasan Saat Malam Tahun Baru 2026

Wali Kota Pontianak Terbitkan Edaran Larangan Main Kembang Api dan Petasan Saat Malam Tahun Baru 2026

5 jam ago
PWI Kalteng Gelar Konferda, PLN UPT Palangkaraya Terima Penghargaan Peduli Pers

PWI Kalteng Gelar Konferda, PLN UPT Palangkaraya Terima Penghargaan Peduli Pers

5 jam ago
Penerbangan Perdana Rute Batik Air Pontianak-Kuala Lumpur Dimulai 6 Januari 2026

Penerbangan Perdana Rute Batik Air Pontianak-Kuala Lumpur Dimulai 6 Januari 2026

1 hari ago
Kajati Kalbar Geledah Kantor Distrik Navigasi Pontianak, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Non Subsidi

Kajati Kalbar Geledah Kantor Distrik Navigasi Pontianak, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Minyak Non Subsidi

1 hari ago

Trending

  • Nama Pendekar Wira Utama Diseret Opini Dugaan Korupsi, BPWU: Penggiringan yang Menyesatkan

    Nama Pendekar Wira Utama Diseret Opini Dugaan Korupsi, BPWU: Penggiringan yang Menyesatkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 18,79 Gram Sabu dan Ekstasi Diamankan, Dua Pengedar Dibekuk

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkot Pontianak Terus Gencarkan Operasi Pasar, Bantu Warga Kurang Mampu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sistem Kelistrikan Aceh Pulih, Seluruh Gardu Induk Beroperasi Normal, Kini PLN Lanjutkan Pemulihan Distribusi Hingga ke Masyarakat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang di 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Company
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Disclaimer

© 2022 Equator Online - Media Kalimantan Barat

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • Pontianak
    • Sanggau
    • Ketapang
    • Kapuas Hulu
  • Goverment
  • Parliament
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Budaya
  • Pariwisata

© 2022 Equator Online - Media Kalimantan Barat

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Go to mobile version