EQUATOR, Pontianak – Borneo Forum ke-8 resmi digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21 – 22 Agustus 2025.
Kegiatan yang mengusung tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif” ini menjadi wadah dialog antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.
Melalui forum tersebut, sejumlah isu strategis di industri sawit turut dibahas, mulai dari regulasi, iklim investasi, hingga peran sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada seminar, melainkan dirangkai juga dengan pameran, pertemuan bisnis, serta lomba konten kreatif.
Konsep ini menjadikan Borneo Palm Oil Forum ke-8 sebagai ajang yang tidak hanya memberi peluang bagi pengusaha besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi petani kecil serta menyediakan wadah bagi generasi muda untuk melihat industri sawit dari sudut pandang yang berbeda.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian menekankan, bahwa forum ini memiliki peran penting bagi pembangunan kelapa sawit di Kalimantan.
“Saya pikir forum ini menjadi forum yang baik. Semoga kita berharap ada ide-ide baru, solusi-solusi baru terhadap pengembangan atau penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan kemitraan antara petani dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah, petani dengan pemerintah dalam hal pembangunan kelapa sawit terutama di Kalimantan,” ucapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Kalbar, Christianus Lumano menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Kalimantan Barat.
“Kami selaku yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat sangat menyambut baik diselenggarakannya Borneo Forum ke-8 ini di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
“Semoga acara yang difasilitasi oleh GAPKI ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat,” tambahnya.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam kesempatan yang sama menegaskan, bahwa hasil forum ini akan menjadi masukan penting bagi pemerintah.
“Nanti dari hasil Borneo Forum ini kita akan memberikan masukan kepada pemerintah apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan,” kata Eddy.
“Sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mendukung industri sawit di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Eddy juga menyinggung dinamika permasalahan di sektor sawit yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
“Setiap tahun pasti masalahnya berbeda, walaupun masih ada juga persoalan yang sama. Nah ini akan kita sampaikan kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang dibahas, lanjut Eddy, adalah rendahnya capaian program peremajaan sawit rakyat.
“Peremajaan sawit rakyat saat ini sangat rendah sekali pencapaiannya, di mana target kita semuanya adalah 180 ribu hektare per tahun. Ternyata tidak tercapai, jauh di bawah itu hanya sekitar 15 sampai 20 ribu hektare,” urainya.
Ia menegaskan kembali pentingnya program peremajaan demi keberlanjutan industri sawit nasional.
“Kita melihat bahwa peremajaan sawit itu sangat penting karena kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun kita juga konsumen sawit terbesar di dunia,” jelas Eddy.
“Jadi kita berharap dengan adanya forum ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah sehingga bisa memperlancar dalam meningkatkan produktivitas produksi. Karena dalam Indonesia Emas tahun 2045 target kita adalah 100 juta ton,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus turut menyatakan apresiasi atas terselenggaranya forum ini.
“Kami tentu sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya Borneo Palm Oil Forum ke-8 ini, karena pelaksanaan kegiatan ini bisa menunjukkan peran aktif perusahaan-perusahaan kelapa sawit melalui asosiasi GAPKI yang bisa mengakomodir kinerja teman-teman perusahaan. Termasuk asosiasi petani pun bisa menunjukkan kinerjanya di sini melalui pameran dan lain sebagainya,” ungkap Hero. (Dis)
Beri dan Tulis Komentar Anda