EQUATOR, Sanggau – Dua tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Sanggau dihentikan, Kamis (24/2/2022). Penghentian dua tuntutan jaksa itu didasari Restorative Justice sebagaimana Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
Dua kasus pidana yang dihentikan Kejari Sanggau adalah perkara Juanda Eko, pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban atas nama Gusti Arman yang juga Raja Sanggau.
Kedua, perkara Siot. Pria yang bekerja sebagai petugas keamanan perusahaan ini sebelumnya didakwa atas tindak pidana percobaan pencuroan di PT SJAL.
“Jadi, disetiap Kejaksaan Negeri, apabila perkara pidana ada potensi dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative, maka segera dilaksanakan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Tengku Firdaus kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Restorative Justice, kata Tengku, diambil berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Surat dibuat atas ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. “Ini merupakan instruksi dari pimpinan,” ucap Tengku.
Kajari menuturkan, dua perkara tersebut dihentikan setelah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Perdamaian itu lantas dituangkan secara tertulis. Untuk kemudian menjadi syarat mutlak dari keadilan restoratif .
Menurut Tengku, dari dua perkara, Kejari telah berupaya melakukan komunikasi intens. Baik kepada korban maupun pihak keluarga pelaku. Kedua belah pihak bersedia melakukan perdamaian, dan memenuhi unsur-unsur lain sesuai peraturan.
“Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan (setelah melakukan ekspos perkara), maka pilihan penghentian penuntutan dapat dilaksanakan seperti yang terjadi hari ini,” jelas Tengku Firdaus.
Kajari pun berharap, agar kasus-kasus serupa tidak kembali terulang di masyarakat. Meski diakuinya, tidak mudah melaksanakan peraturannya. Namun potensi untuk melaksanakan peraturan tersebut tetap dapat dilakukan.
“Dengan catatan, upaya-upaya yang menyertainya telah dilakukan. Syarat mutlak (kesepakatan perdamaian hitam di atas putih) telah didapatkan. Serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” demikian Kajari Sanggau. (KiA)
Beri dan Tulis Komentar Anda