EQUATOR, Pontianak – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan secara seremonial melakukan pemancangan tiang pertama menandai dimulainya pembangunan jembatan di Jalan Dharma Putra Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Rabu (03/09/2025).
Pemancangan tiang pertama dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan Pontianak Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pontianak Utara serta masyarakat setempat.
Bahasan menerangkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan. Hanya saja, keterlambatan realisasi pekerjaan sebelumnya lebih disebabkan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
“Memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Ke depan, agar tidak terjadi lagi, pemerintah kota bersama DPRD akan menganggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) supaya lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Bahasan menyebut, pembangunan jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Ia optimistis, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun.
“Kami hadir bersama masyarakat dan DPRD pada hari ini sebagai doa bersama agar pelaksanaannya lancar tanpa hambatan,” tambahnya.
Selain pembangunan jembatan, Pemerintah Kota Pontianak juga akan menata kawasan sekitar dengan pekerjaan turap di parit yang berdekatan dengan Sungai Putat. Bahasan menyebut, kondisi turap yang ada saat ini sudah rusak dan berkelok.
“Pemerintah Kota Pontianak juga mengusulkan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk mencegah banjir di kawasan masjid dan pemakaman yang berada di sekitar lokasi,” terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono telah memastikan, bahwa infrastruktur jembatan di Jalan Dharma Putra segera diperbaiki pada tahun ini.
Nurhayati (39 tahun), warga Jalan Dharma Putra ini berucap syukur. Setelah pembangunan kembali jembatan yang roboh sejak hampir dua tahun lalu akhirnya dimulai. Ia mengungkapkan, perbaikan ini sudah lama dinantikan, terutama karena akses warga sehari-hari sangat terganggu.
“Kasihan anak-anak sekolah, setiap hari harus putar arah. Kadang macet sampai ada yang jatuh, ibu-ibu juga susah lewat. Kalau ada ambulance, malah tidak bisa melewati jembatan ini, terpaksa putar lagi. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya usai menyaksikan pemancangan tiang pertama pembangunan jembatan itu.
Nurhayati mengenang, jembatan itu awalnya retak dan hanya ditambal seadanya sebelum akhirnya roboh setelah dilalui kendaraan bertonase besar.
“Sempat ditampal, tapi hanya bertahan tiga minggu. Begitu ada tanki lewat, jembatan langsung putus,” ceritanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta mengatakan, proyek tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Namun, setelah melalui proses tender, nilai pekerjaan dapat ditekan menjadi sekitar Rp 800 juta.
“Ada efisiensi sebesar Rp 200 juta dari hasil tender. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun jembatan dengan model site pile dan beton,” jelasnya.
Firayanta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar Jalan Dharma Putra, karena proses pembangunan kembali jembatan sempat memakan waktu cukup lama. Selama jembatan terputus, pemerintah menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas warga tetap berjalan.
Ia berharap, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar proyek ini bisa segera selesai dan berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
“Kami berharap masyarakat mendukung dan membantu agar pembangunan Jembatan Dharma Putra dapat berjalan lancar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyebut, pembangunan Jembatan Dharma Putra merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap program pembangunan harus melewati tahapan penganggaran, perencanaan, hingga proses lelang sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.
“Kalau ada infrastruktur yang roboh, tidak bisa serta-merta langsung ditangani, apalagi dengan anggaran besar. Semua ada prosesnya, mulai dari perencanaan hingga tender. Alhamdulillah, tahun ini proses itu sudah tuntas dan pembangunan bisa dimulai,” sebutnya.
Ia juga menekankan, Pontianak Utara menjadi salah satu wilayah dengan porsi pembangunan terbesar di tahun 2025. Total anggaran yang masuk ke wilayah ini, kata Satarudin, mencapai hampir Rp 60 miliar, termasuk dari APBD dan dukungan program pusat.
“Artinya, tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Semua wilayah mendapat perhatian yang sama. Hasil dari pajak yang dibayar masyarakat inilah yang kembali untuk membangun jalan, mendukung kegiatan RT, hingga membantu guru ngaji. Jadi, manfaatnya langsung kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda