EQUATOR, Pontianak – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta pengenalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 Kota Pontianak dengan sistem pembayaran berbasis QRIS di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).
Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan HLM TP2DD dapat menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman dan strategi dalam percepatan digitalisasi daerah.
“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Bahasan mengungkapkan, berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 532,9 miliar, sementara dari retribusi daerah sebesar Rp 151,1 miliar. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, Pemerintah Kota Pontianak dituntut bekerja secara profesional dan inovatif.
“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar proses pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan murah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bahasan juga menjelaskan pemanfaatan pajak dan retribusi daerah yang selama ini digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur, lingkungan hidup dan ekonomi.
Pada bidang pendidikan, pajak digunakan untuk penyediaan sarana prasarana dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Di bidang kesehatan, digunakan untuk sarana pelayanan kesehatan dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang belum tercakup.
“Sementara di sektor infrastruktur, digunakan untuk membangun jalan, drainase dan penerangan jalan umum,” terangnya.
Bahasan pun memberikan lima arahan penting bagi TP2DD Kota Pontianak. Pertama, menyusun roadmap atau rencana kerja yang jelas dan terukur. Kedua, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kemudahan transaksi non-tunai. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TP2DD dan instansi terkait. Keempat, terus melakukan sosialisasi dan literasi digital kepada masyarakat. Dan kelima, memberikan insentif bagi pihak yang mendukung digitalisasi daerah.
Menurutnya, percepatan digitalisasi daerah tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan sinergi dari seluruh pihak terkait.
“Melalui kolaborasi semua pihak dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, TP2DD tidak sekadar forum koordinasi, melainkan bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam melaksanakan arahan Presiden terkait percepatan digitalisasi transaksi dan layanan publik.
“Mungkin ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sejatinya TP2DD merupakan wadah kolaborasi yang baik antara unsur eksekutif dan lembaga-lembaga terkait. Dengan kemampuan dan komitmen yang kita miliki, berbagai program yang dipercayakan oleh Presiden dapat kita wujudkan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama TP2DD adalah mendorong transaksi keuangan daerah secara digital sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak. Dia menilai, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga oleh sinergi antar instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Saya rasa, jika berbicara tentang kemampuan, tidak ada alasan bagi Kota Pontianak untuk tidak berkomitmen menciptakan layanan yang lebih baik. Pontianak merupakan salah satu kota dengan peran strategis dalam kegiatan perekonomian di Kalimantan. Bahkan, Pontianak termasuk daerah yang infrastruktur digitalnya paling siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan,” tambahnya.
Amirullah juga menilai, berdasarkan evaluasi tim penilai, terdapat dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni implementasi dan realisasi program. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pelaksanaan berbagai inisiatif digital berjalan efektif.
“Harapannya, ke depan seluruh instansi, baik di tingkat kota maupun OPD, dapat bersinergi untuk memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Mulai dari hal sederhana, seperti penyiapan sarana dan prasarana pendukung, hingga penguatan sistem informasi,” imbuhnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Reinaldy Akbar Ariesha, menyampaikan bahwa TP2DD merupakan wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong transformasi digital yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Sejatinya, TP2DD ini adalah wadah kolaborasi yang baik antara unsur eksekutif dan lembaga terkait. Dengan kemampuan dan komitmen yang kita miliki, berbagai program yang dipercayakan Presiden, salah satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu terus kita dukung secara penuh dan tanpa henti,” katanya.
Reinaldy menambahkan, digitalisasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga soal tata kelola yang transparan dan efisien. Ia menilai, Pontianak memiliki potensi besar untuk menjadi contoh implementasi digitalisasi daerah di Kalimantan.
“Pontianak merupakan salah satu kota dengan ekosistem ekonomi paling efisien di Kalimantan. Infrastruktur digitalnya tergolong lebih siap dibandingkan kota-kota lain. Ini menjadi modal penting untuk terus berinovasi,” paparnya.
Menurutnya, hasil penilaian TP2DD menunjukkan dua aspek penting yang perlu diperkuat, yaitu implementasi dan realisasi. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem antar instansi serta perluasan kerja sama dengan sektor swasta dan kanal layanan publik.
“Kita perlu memperkuat sistem yang sudah ada dan memperluas kerja sama lintas sektor. Dengan kolaborasi yang solid, proses digitalisasi ini akan semakin mendorong peningkatan indeks digitalisasi daerah dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” pungkas Reinaldy. (M@nk)