EQUATOR, Lampung – Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang hadir selaku Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Apeksi Kalimantan, menilai kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa bergantung penuh pada dana pusat.
Menurut Edi, dalam forum tersebut para wali kota tidak hanya mengevaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga memetakan tantangan perkotaan yang kian kompleks, mulai dari persoalan lingkungan hingga keberlanjutan infrastruktur.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk dukungan daerah terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya usai menyampaikan pidato di Forum Apeksi Outlook, Sabtu (20/12/2025).
Ia mengakui, kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Namun kondisi tersebut, menurutnya, justru harus dijawab dengan strategi baru dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus lebih kreatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan kemandirian fiskal.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus kita benahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Edi memastikan, seluruh masukan dan aspirasi para wali kota dalam forum tersebut akan dirumuskan melalui Apeksi sebagai rekomendasi resmi.
“Selanjutnya, hasil pembahasan itu akan disampaikan dan dibahas di tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional,” tuturnya. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda