EQUATOR, Pontianak – TPAKD Kota Pontianak menjadi satu di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dinilai berhasil menembus capaian target pada tahun 2024.
Berdasarkan data, tiga aspek yang berhasil mencapai target yaitu Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan 100 persen, Optimalisasi Produk atau Layanan 109,23 persen dan Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan 110,91 persen.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menekankan pentingnya kerja keras dan sinergi antar daerah untuk mencapai target ekonomi di tahun 2025. Menurutnya, diperlukan ikhtiar dan kerja sama untuk terus mendorong target yang telah ditetapkan.
“Perlu ikhtiar, perlu kerja besar untuk terus mendorong bagaimana target itu bisa kita capai dan hasilnya berdampak kepada para pelaku usaha dan masyarakat,” ungkapnya usai menghadiri Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (16/04/2025).
Ia menambahkan, bahwa pencapaian target tersebut diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yang terus mengalami peningkatan dan kestabilan.
Bahasan juga menyoroti pentingnya sinergi antar TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Melalui rapat-rapat koordinasi, sudah teridentifikasi beberapa daerah yang masih belum mencapai target 100 persen.
“Dengan adanya rapat rutin, maka sudah diketahui daerah kabupaten/kota mana yang angkanya masih belum di atas 100 persen,” jelasnya.
Bahasan menambahkan, tantangan pencapaian target pada tahun 2024 lalu antara lain disebabkan banyaknya kepala daerah yang masih berstatus Penjabat (Pj), termasuk di Kota Pontianak. Namun ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mengikhtiarkan implementasi 7 poin kerja dan 10 program kerja untuk Kota Pontianak.
“Secara keseluruhan di delapan kabupaten/kota di Kalbar, ada 7 tema program dan 10 program kerja yang harus dilaksanakan,” sebutnya.
Terkait target utama TPAKD tahun 2025, Wakil Wali Kota Bahasan menyebutkan, fokus utamanya adalah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Hal ini termasuk upaya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Kota Pontianak agar tidak terpapar investasi bodong dan pinjaman online ilegal.
“Kita harus gencar mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kota Pontianak tidak terpapar investasi bodong, termasuk pinjaman online dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya tidak terpapar hal seperti itu,” tegasnya. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda